| Human Right Berlin: Larangan Jilbab adalah Diskriminasi |  |  |  |
| Wednesday, 18 March 2009 09:39 |
| Human Rights Watch Berlin menyebut larangan berjilbab yang berlaku di 8 negara bagian Jerman sebagai bentuk diskriminasi hak perempuan Muslim
Hidayatullah.com--Sejak lima tahun terakhir, delapan dari 16 negara bagian di Jerman mengeluarkan undang-undang yang membatasi hak pemakaian jilbab bagi guru di sekolah dan di gedung-gedung pemerintahan. Dalih yang dikemukakan cukup beragam, diantaranya jilbab dianggap merupakan simbol politik yang melambangkan pengekangan terhadap hak perempuan. Selain itu jilbab juga sering dikait-kaitkan dengan simbol keagamaan dan dianggap dapat mengganggu netralitas atau ketidakberpihakan sebuah instansi pendidikan dalam urusan agama. Namun buat sebagian kalangan, dalih tersebut masih dianggap kurang untuk mengeluarkan larangan umum berjilbab. Di antaranya adalah Organisasi Hak Azasi Manusia (Human Right Watch-HRW). Dalam laporan yang dipublikasikan Kamis (5/3/2009) di Berlin, Organisasi tersebut menyebut larangan berjilbab sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan Muslim. "Ketentuan hukum di Berlin tidak mengenal aturan pengecualian. Berbeda dengan undang-undang di Baden Württemberg atau di Bayern. Formulasi ketetapan di Berlin mencakup semua agama dan semua simbol-simbol agama," ujar Haleh Chahrokh, Direktur Human Rights Watch Eropa. Diskriminasi Laporan setebal 73 halaman yang dipublikasikan oleh Human Rights Watch di Berlin itu menyebut larangan berjilbab yang kini berlaku di delapan negara bagian Jerman sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan Muslim. Laporan itu sendiri adalah hasil penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2008. Dalam penelitiannya HRW mewawancarai penduduk, politikus, pemuka agama dan sejumlah akademisi dari universitas. Diantara yang dijadikan koresponden adalah 34 perempuan Muslim yang hidup di Laporan tersebut menurut Haleh Chahrokh menyinari dampak nyata yang ditimbulkan larangan tersebut terhadap hidup perempuan muslim di Jerman. "Sebagian bereaksi dengan memperpanjang liburan atau tidak lagi menjalankan pekerjaannya agar tidak harus lagi berhadapan dengan dilema antara profesi dan keyakinan beragama. Sebagian yang lain memilih menyiasati larangan tersebut dengan pindah ke negara bagian lain atau malah ke luar negeri. Tentu ada juga sekelompok perempuan yang terpaksa melepaskan jilbabnya agar bisa mempertahankan pekerjaannya." Dalam laporan tersebut, para perempuan Muslim merasa asing dan terisolasi di tengah-tengah keberagaman masyarakat, meskipun sebagian besar lahir dan besar di Jerman. Human Rights Watch mendesak pemerintah negara-negara bagian di Jerman mengkaji ulang undang-undang yang melarang penggunaan pakaian keagamaan di sekolah-sekolah. Selain itu HRW juga menuntut agar undang-undang serupa disesuaikan dengan aturan internasional tentang Hak Azasi Manusia (HAM). [dwwd/cha/www.hidayatullah.com] |
